Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019

Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019 - Hallo sahabat KEPONEWS | Kumpulan Berita Fresh & Kekinian, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan

Artkikel , , , , , ,

yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019
link : Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019

bandar sakong online

BACA YANG INI JUGA :

  • Polri Tunggu Izin Jokowi untuk Periksa Fadli Zon di Kasus Ratna Sarumpaet
  • Office Boy Setya Novanto Akui Diberi Surat Kuasa Pencairan oleh Perusahaan
  • Ada Deklarasi Kampanye Damai di Monas Minggu Pagi, 3.660 Personel Diterjunkan
  • M Taufik: PKS Jangan Takut Bersaing Isi Kursi Wagub DKI
  • Pesan Suara Rizieq Shihab dalam Ijtima Ulama II
  • Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019

    Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019

    Gedung Mahkamah Agung

    KEPO NEWS, Jakarta – Polemik terkait mantan napi korupsi untuk bisa menjadi calon legislatif dalam Pemilu 2019 mendatang berakhir sudah. Ini menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) atas uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

    Dalam keputusan yang ditetapkan pada Kamis 13 September 2018, MA mengabulkan uji materi tersebut. Mahkamah menyatakan bahwa atas pertimbangan hakim, peraturan KPU yang melarang mantan napi korupsi maju menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

    “Pertimbangan hakim, bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017,” ungkap Juru Bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi, Jumat 14 September 2018.

    Pasal 240 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota huruf g menyebutkan:

    “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

    Ketua KPU RI, Arief Budiman (kanan) bersama komisioner KPU, Hasyim Asy’ari saat rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat nasional di Jakarta, Rabu (5/9). Rapat pleno dihadiri perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019.

    Karena itu, ditegaksna sekali lagi, mantan napi korupsi boleh maju menjadi caleg sesuai aturan yang ada. Mereka dipersilakan mengikuti aturan yang berlaku.

    Menanggapi putusan MA itu, KPU mengaku belum dapat mengambil sikap secara langsung. Beberapa langkah akan diambil, di antaranya menggelar rapat pleno.

    Namun begitu, lembaga penyelenggara Pemilu itu belum dapat memastikan kapan rapat bakal digelar. Pihaknya masih menunggu salinan putusan MA lantaran informasi itu baru sebatas kabar dari pemberitaan media massa.

    “Kami tidak ingin ambil kebijakan lalu dikritik, kami sangat tertib,” ujar Komisioner KPU Viryan Azis dalam diskusi bertajuk “DPT Bersih, Selamatkan Hak Pilih” di Kantor KPU RI, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (15/9/2018).

    Dia menjelaskan Rapat Pleno juga membahas mekanisme perubahan Peraturan KPU (PKPU) khususnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif. Mekanisme itu, biasanya dilakukan dengan uji publik, Rapat Dengar Pendapat agar tidak ada kekeliruan seperti yang lalu.

    Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta penyelenggara pemilu harus menaati aturan yang sudah diputuskan MA. Tidak boleh ada yang merasa kecewa dengan kebijakan itu.

    “Enggak boleh ada yang kecewa, enggak boleh ada yang merasa menang. Ini kan proses penghormatan kita terhadap UU dan aturan yang ada,” kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor KPU, Jumat 14 September 2018 malam.

    KPK sebagai lembaga yang berkutat memberantas korupsi angkat bicara terkait putusan Mahkamah Agung tersebut. Kebijakan MA itu akan dihormati kendati KPK belum mempelajari lebih lanjut tentang putusan tersebut.

    “Untuk putusan MA lengkapnya belum kami baca tetapi ada beberapa pemberitaan yang menulis itu dan pernyataan resmi dari MA. Ya tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tak mau harus menghormati institusi peradilan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat 14 September 2018.

    Meskipun, kata Febri, pada awalnya KPK sangat berharap adanya perbaikan signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama untuk lebih menyaring calon-calon anggota legislatif agar tidak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD. Terlebih, banyak wakil rakyat yang sudah terjerat kasus korupsi yang ditangani KPK.

    “Di mana untuk kasus yang diproses KPK untuk DPRD saja ada 146 anggota DPRD yang sudah diproses sampai saat ini, dan kemungkinan akan bertambah sepanjang ada bukti cukup dan lebih dari 70 anggota DPR. Dengan fenomena ini, harapan ke depannya, parlemen kita bisa lebih bersih sehingga bisa disaring sejak awal,” ucap Febri.

     

    Saksikan video menarik berikut ini:

    Cederai Keadilan

    “Nah itu harus dimulai dari rekrutmen calon legislatif, itu pintu masuk yang sangat penting,” ungkap Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi

    Aturan baru itu dinilai sebagai perluasan dari Undang Undang Pemilu No 7 Tahun 2017. Selain itu, tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, sama halnya dengan kejahatan seksual anak dan narkotika.

    “Sebelumnya hanya mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkotika yang dilarang, maka kami tambah ketentuan yang baru itu,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan

    Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak setuju dengan peraturan KPU itu. Peraturan KPU tersebut dianggap bertentangan dengan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

    “Kami kurang sependapat apabila misalnya pembatasan pencalonan mantan narapidana tersebut melalui sebuah peraturan KPU. Kalau mau silakan ubah UU. Itu akan jauh lebih elegan,” kata dia di Gedung Banwaslu, Sabtu 5 Mei 2018.

    Fritz menjelaskan, Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 telah mengatur secara jelas mengenai hak seseorang.

    Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri membahas mantan napi korupsi jadi caleg di Pileg 2019

    “Hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,” kata dia, mengutip isi Undang-Undang tersebut.

    Masing-masing lembaga saling berdiri dalam posisinya. Bawaslu dan KPU tetap keukeuh atas keputusan yang diambil hingga akhirnya Mahkamah Agung mengakhiri polemik itu dengan menerima pengajuan uji materi peraturan KPU tersebut.

    Akhirnya, jalan gelap yang menutupi langkah eks narapidana korupsi untuk melenggang ke Senayan kini menjadi terang. Bola panas itu kini berada di tangan masyarakat. Mereka harus jeli saat menyeleksi wakilnya di parlemen dalam Pemilu 2019.

    Jangan sampai saat memilih, ibarat membeli kucing dalam karung. Sehingga akan merugikan dan berdampak tak baik bagi masa depan bangsa.

     

    bandar sakong online

    Demikianlah Artikel Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019

    Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Membaca Artikel Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

    Anda sekarang membaca artikel Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019
    dengan alamat link http://keponews.net/jalan-terang-caleg-eks-koruptor-di-pemilu-2019/

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *