JK: Presiden Tak Berwenang Tanggapi Keberatan RKUHP dari KPK

JK: Presiden Tak Berwenang Tanggapi Keberatan RKUHP dari KPK - Hallo sahabat KEPONEWS | Kumpulan Berita Fresh & Kekinian, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul JK: Presiden Tak Berwenang Tanggapi Keberatan RKUHP dari KPK, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan

Artkikel , ,

yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : JK: Presiden Tak Berwenang Tanggapi Keberatan RKUHP dari KPK
link : JK: Presiden Tak Berwenang Tanggapi Keberatan RKUHP dari KPK

bandar sakong online

BACA YANG INI JUGA :

  • Polri Tunggu Izin Jokowi untuk Periksa Fadli Zon di Kasus Ratna Sarumpaet
  • Office Boy Setya Novanto Akui Diberi Surat Kuasa Pencairan oleh Perusahaan
  • Ada Deklarasi Kampanye Damai di Monas Minggu Pagi, 3.660 Personel Diterjunkan
  • M Taufik: PKS Jangan Takut Bersaing Isi Kursi Wagub DKI
  • Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019
  • JK: Presiden Tak Berwenang Tanggapi Keberatan RKUHP dari KPK

    JK: Presiden Tak Berwenang Tanggapi Keberatan RKUHP dari KPK

    KEPO NEWS – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) angkat bicara mengenai surat keberatan terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dikirimkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya pembahasan RKUHP bukan merupakan ranah Jokowi selaku presiden, melainkan DPR sebagai lembaga legislatif.

    “Ya itu kewenangan DPR lah jangan Presiden lagi. Itu kan dibahas di DPR, kewenangannya DPR bukan Presiden,” kata JK usai buka puasa bersama di kediaman pemilik Trans Corp, Chairul Tanjung, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6).

    Walaupun begitu, JK menegaskan surat yang dilayangkan KPK itu tak salah alamat kepada Jokowi. Namun, ia menegaskan pembahasan RKUHP itu bukan di ranah presiden, melainkan legislatif.

    “Bukan salah surat, tapi wajibnya di DPR,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyebut KPK keberatan dengan sejumlah poin pada RKUHP yang kini tengah di bahas. Salah satunya, poin terkait pengaturan tindakan pidana korupsi.

    KPK meminta seluruh tindak pidana korupsi tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP. Lembaga tersebut saat ini bahkan sudah menyampaikan surat penolakan terhadap poin tersebut kepada Pesiden, Ketua Panja RKUHP DPR, dan Kemenkumham.

    “Kami memandang, masih terdapat aturan yang beresiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi jika sejumlah pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi masih dipertahankan di RKUHP tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam konferensi pers, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (30/5).

     

     

    Revisi RUU KUHP Berisiko Melemahkan KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak pasal-pasal tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Lembaga antirasuah bahkan telah melayangkan surat penolakan RUU KUHP tersebut kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Panja RKUHP DPR serta Kementerian Hukum dan HAM.

    “KPK menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP dan meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.

    Laode membeberkan sejumlah risiko terhadap KPK khususnya upaya pemberantasan korupsi jika pemerintah memaksa untuk mengesahkan RUU KUHP tersebut. Salah satunya, soal kewenangan KPK dalam memberantas korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

    “Sementara dalam RUU KUHP tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK,” ujar dia.

    Laode mengatakan aturan-aturan baru yang diadopsi dari UNCAC seperti korupsi di sektor swasta pun berisiko tidak dapat ditangani oleh KPK jika RUU KUHP itu benar-benar direstui pemerintah.

    Laode bahkan menyebut jika RUU KUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahaal, uang pengganti diperlukan untuk mengganti kerugian uang negara akibat tindak pidana korupsi tersebut.

    Selain itu, RUU KUHP juga ikut mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif. RUU KUHP pun mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat tidak pidana korupsi.

    “Hal berbeda dengan UU Tipikor saat ini. Terjadi juga penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi, dan tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan yang diatur di luar KUHP ke dalam RKUHP,” tutur Laode.

    Atas hal tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi agar penyelesaian RUU KUHP tidak berlarut-larut. Salah satunya mengeluarkan delik-delik untuk tipikor, narkotik, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dan tindak pidana terorisme.

    “KPK mengingatkan pada semua pihak bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang berakibat sangat buruk terhadap bangsa ini. Sikap dan aturan-aturan yang memperlemah pemberantasan korupsi tentu akan berakibat buruk bagi masa depan bangsa ini,” pungkas dia.

     

    bandar sakong online

    Demikianlah Artikel JK: Presiden Tak Berwenang Tanggapi Keberatan RKUHP dari KPK

    Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Membaca Artikel JK: Presiden Tak Berwenang Tanggapi Keberatan RKUHP dari KPK kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

    Anda sekarang membaca artikel JK: Presiden Tak Berwenang Tanggapi Keberatan RKUHP dari KPK
    dengan alamat link http://keponews.net/jk-presiden-tak-berwenang-tanggapi-keberatan-rkuhp-dari-kpk/

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *