KPU Ngotot Tetap Berlakukan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

KPU Ngotot Tetap Berlakukan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg - Hallo sahabat KEPONEWS | Kumpulan Berita Fresh & Kekinian, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul KPU Ngotot Tetap Berlakukan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : KPU Ngotot Tetap Berlakukan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg
link : KPU Ngotot Tetap Berlakukan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

bandar sakong online

BACA YANG INI JUGA :

  • Polri Tunggu Izin Jokowi untuk Periksa Fadli Zon di Kasus Ratna Sarumpaet
  • Office Boy Setya Novanto Akui Diberi Surat Kuasa Pencairan oleh Perusahaan
  • Ada Deklarasi Kampanye Damai di Monas Minggu Pagi, 3.660 Personel Diterjunkan
  • M Taufik: PKS Jangan Takut Bersaing Isi Kursi Wagub DKI
  • Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019
  • KPU Ngotot Tetap Berlakukan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

    KPU Ngotot Tetap Berlakukan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

    Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat menggunakan hak pilih pada pemungutan suara Pilkada Depok di TPS Kampung Pilkada RW 03, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/12).

    KEPO NEWS, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU pencalonan caleg DPR dan DPRD. Padahal draf itu sudah diserahkan sejak awal 4 Juni lalu untuk segera Undang-Undang.

    Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan pihaknya akan tetap berpegangan pada PKPU yang sudah diubah dan diberikan pada Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk di dalamnya soal larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (Caleg).

    “Kami menjaga konsistemsi kami pada sebelumnya PKPU 14 tahun 2018 sudah masuk klausul tersebut untuk pencalonan DPD,” kata Viryan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6/2018).

    Menurutnya, KPU akan melakukan sosialisasi PKPU tersebut. Tetapi dia berharap Menkum HAM bisa segera mengundang-undangkannya.

    “Kalau tidak kami tetap putuskan seperti itu kami sosialisasi tapi saat ini kami berharap mengundangkan,” ungkapnya.

    Viryan juga mempersilakan pihak yang tidak setuju PKPU tersebu menguggat ke MA. KPU, kata dia akan siap menghadapinya.

    “Silakan para pihak yang tidak sependapat dengan kami menempuh jalur itu. Dan jalur itulah yang paling tepat karena itu diatur dalam UU 12 tahun 2011 Pasal 9 ayat 2,” ucapnya.

     

    Bertentangan dengan Undang-undang

    Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ajub Suratman, mengatakan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya tidak segera mengundangkan PKPU tersebut. Karena, materinya bertentangan dengan undang-undang yang ada, serta aturan yang ada di atasnya. Selain itu, materi PKPU tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan yang lebih tinggi.

    “Sehingga bila diundangkan dikhawatirkan menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat,” ujar Ayub melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Sabtu (23/6/2018).

    Ajub menegaskan, bahwa PKPU yang mengatur larangan mantan narapidana koruptor menjadi calon anggota legislatif tersebut bertentangan dengan konstitusi yang mengatur hak asasi, yakni hak memilih dan dipilih.

    Hal itu dikarenakan menunjuk Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menegaskan bahwa Peraturan KPU mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

    Pada Pasal 87 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur: Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

    Menurut Ajub, pencabutan Hak Asasi Manusia atau hak politik seseorang hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang atau melalui Putusan atau penetapan Pengadilan atau Putusan Hakim, yang sejalan dengan asas hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur, haruslah dianggap bahwa putusan hakim selalu dianggap benar.

     

     

    KPU: Mantan Napi Korupsi Tak Boleh Jadi Anggota Dewan

    bandar sakong online

    Demikianlah Artikel KPU Ngotot Tetap Berlakukan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

    Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Membaca Artikel KPU Ngotot Tetap Berlakukan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

    Anda sekarang membaca artikel KPU Ngotot Tetap Berlakukan Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg
    dengan alamat link http://keponews.net/kpu-ngotot-tetap-berlakukan-larangan-mantan-napi-korupsi-jadi-caleg/

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *