PP Muhammadiyah Sebut RKUHP Bisa Jadi Lonceng Kematian KPK

PP Muhammadiyah Sebut RKUHP Bisa Jadi Lonceng Kematian KPK - Hallo sahabat KEPONEWS | Kumpulan Berita Fresh & Kekinian, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul PP Muhammadiyah Sebut RKUHP Bisa Jadi Lonceng Kematian KPK, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan

Artkikel ,

yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : PP Muhammadiyah Sebut RKUHP Bisa Jadi Lonceng Kematian KPK
link : PP Muhammadiyah Sebut RKUHP Bisa Jadi Lonceng Kematian KPK

bandar sakong online

BACA YANG INI JUGA :

  • Tim Jokowi Kirim Bantuan untuk Trauma Healing di Palu dan Donggala Jumat Besok
  • Anak Setya Novanto Fasilitasi Pertemuan Terkait Proyek PLTU Riau 1
  • Polri Tunggu Izin Jokowi untuk Periksa Fadli Zon di Kasus Ratna Sarumpaet
  • Naik Podium Bersama di Asian Para Games, 3 Pelari Indonesia Terkejut
  • BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah hingga Berawan
  • PP Muhammadiyah Sebut RKUHP Bisa Jadi Lonceng Kematian KPK

    PP Muhammadiyah Sebut RKUHP Bisa Jadi Lonceng Kematian KPK

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai masuknya pengaturan pidana khusus seperti tindak pidana korupsi (tipikor) dalam kodifikasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menimbulkan kekisruhan dalam penegakan hukum. Bahkan menurut mereka, langkah itu sama saja mengancam keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus (ad hoc) untuk memerangi korupsi selain Kejaksaan dan Polri.

    “Khusus tipikor, sulit untuk membantah dengan masuknya tipikor ke KUHP ini sebetulnya operasi senyap untuk melemahkan KPK. Kalau publik enggak hati-hati, ini bisa menjadi lonceng kematian KPK,” kata Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/6).

    Maneger menyatakan KPK khusus buat melakukan penyidikan terhadap pidana korupsi. Wewenang KPK itu pun telah tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

    Menurut dia, jika RKUHP disahkan, kewenangan penyidikan tindak pidana akan beralih kepada polisi dan kejaksaan. Sehingga, kata Maneger, secara perlahan hal itu membahayakan dan menghilangkan posisi KPK yang melakukan upaya pemberantasan korupsi.

    “Sementara bangsa kita sepakat meyakini bahwa lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan kita yang secara organik menangani korupsi belum seutuhnya bisa diandalkan. Kalau bisa diandalkan, ngapain kita bikin UU Tipikor dan KPK?” ujar Maneger.

    Maneger menilai, pengembalian pengaturan pidana korupsi ke dalam RKUHP menunjukkan pelemahan sanksi yang sebelumnya telah disusun UU Tipikor di luar KUHP. Hal itu terlihat dari sejumlah hal.

    Salah satunya dengan pengurangan hukuman minimum khusus dalam RKUHP pada tipikor, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor yang mengatur pidana minimum umum paling singkat empat tahun. Namun, dalam Pasal 687 RKUHP diubah menjadi paling singkat dua tahun.

    Kemudian, dalam RKUHP tidak terdapat pasal mengatur soal pidana tambahan berupa penggantian kerugian negara.

    Maneger juga khawatir jika RKUHP disahkan, maka akan terjadi tumpang tindih dalam penegakan hukum dalam pidana korupsi.

    “Kami memandang, kalau delik pidana khusus itu masuk ke RKUHP agak sulit dibayangkan tidak ada overlapping penanganan antara polisi, kejaksaan, dan lembaga pidana khusus yang sudah punya UU,” kata Maneger.

    PP Muhamadiyah, kata Maneger mengharapkan kebesaran jiwa dan ketegasan sikap Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan menteri terkait menarik draf RKUHP dari DPR, untuk ditinjau kembali sebelum RKUHP itu disahkan pada Agustus 2018.

    “Kami harap Pemerintah dan DPR meninjau RKUHP di sisa waktu ini,” ujar Maneger.

     

    KPK Berencana Temui Jokowi Bahas RKUHP

    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadap Presiden Joko Widodo untuk membahas penolakan pihaknya soal delik korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

    “Kita masih seperti dalam posisi [penolakan] itu ya, kita kalau diizinkan akan berkomunikasi dengan bapak presiden langsung ya,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (7/6).

    Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui waktu pertemuan dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu lantaran Jokowi merupakan salah satu unsur pembuat undang-undang (UU).

    “Belum tahu [kapan], kan kita harus ngikutin jadwalnya bapak presiden juga,” kata Agus.
    Saat ditanya soal dukungan Jokowi kepada KPK, Agus enggan berspekulasi.
    “Ya belum tentu, nanti kita jelaskan,” ujarnya.

    KPK keberatan dengan sejumlah poin pada RKUHP yang kini tengah di bahas. Salah satunya, poin terkait pengaturan tindakan pidana korupsi.

    KPK meminta seluruh tindak pidana korupsi tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP. Lembaga tersebut saat ini bahkan sudah menyampaikan surat penolakan terhadap poin tersebut kepada Pesiden, Ketua Panja RKUHP DPR, dan Kemenkumham.

    “Kami memandang, masih terdapat aturan yang beresiko melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi jika sejumlah pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi masih dipertahankan di RKUHP tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam konferensi pers, di gedung KPK, Jakarta.

    bandar sakong online

    Demikianlah Artikel PP Muhammadiyah Sebut RKUHP Bisa Jadi Lonceng Kematian KPK

    Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Membaca Artikel PP Muhammadiyah Sebut RKUHP Bisa Jadi Lonceng Kematian KPK kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

    Anda sekarang membaca artikel PP Muhammadiyah Sebut RKUHP Bisa Jadi Lonceng Kematian KPK
    dengan alamat link http://keponews.net/pp-muhammadiyah-sebut-rkuhp-bisa-jadi-lonceng-kematian-kpk/

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *