SETYA NOVANTO AJUKAN ‘JUSTICE COLLABORATOR’ KPK SANGAT SENANG.

SETYA NOVANTO AJUKAN ‘JUSTICE COLLABORATOR’ KPK SANGAT SENANG. - Hallo sahabat KEPONEWS | Kumpulan Berita Fresh & Kekinian, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul SETYA NOVANTO AJUKAN ‘JUSTICE COLLABORATOR’ KPK SANGAT SENANG., kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan

Artkikel , , , ,

yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.
Judul : SETYA NOVANTO AJUKAN ‘JUSTICE COLLABORATOR’ KPK SANGAT SENANG.
link : SETYA NOVANTO AJUKAN ‘JUSTICE COLLABORATOR’ KPK SANGAT SENANG.

bandar sakong online

BACA YANG INI JUGA :

  • Jalan Terang Caleg Eks Koruptor di Pemilu 2019
  • Pesan Suara Rizieq Shihab dalam Ijtima Ulama II
  • Jokowi Undang Ma’ruf Amin Rapat Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019
  • Gatot Nurmantyo Tepis Masuk PAN: Itu Berita Hoaks
  • PKS Minta Iklan Program Pemerintah di Bioskop Dicopot
  • SETYA NOVANTO AJUKAN ‘JUSTICE COLLABORATOR’ KPK SANGAT SENANG.

    SETYA NOVANTO AJUKAN ‘JUSTICE COLLABORATOR’ KPK SANGAT SENANG.

    AGEN BANDARQ TERBESAR

    KEPO NEWS – Mantan ketua DPR RI, Setya Novanto, menyerahkan pada penegak hukum keputusan atas pengajuan status justice collaborator bagi dirinya dalam kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.

    Sejumlah pejabat kemendagri dan mantan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi hadir sebagai saksi sidang kasus dugaan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto, pada Senin (29/01).

    Sidang ini digelar ditengah upaya pengajuan pengacara mantan ketua DPR itu untuk mendapatkan status justice collaborator atau membantu penegak hukum untuk membongkar kasus.

    Di sela sidang pada Senin (29/01), Setya Novanto mengungkapkan harapan agar penegak hukum memberikan ‘kebijaksanaan’ atas permohonan tersebut.

    “Kita lihat perkembangannya nanti, ya sepenuhnya saya percayakan pada hakim dan JPU mempunyai pertimbangan-pertimbangan, tentu saya sangat mengharapkan kebijaksanaan,” ungkap Setya.

    Sementara KPK belum memutuskan pengajuan permohonan dari Setya Novanto tersebut. Kepada media, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut belum melihat keseriusan mantan ketua DPR itu untuk menjadi justice collaborator dalam kasus KTP Elektronik.

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah megatakan selama persidangan Setya belum mengakui dirinya terlibat dan menerima sejumlah fasilitas dalam kasus dugaan korupsi KTP Elekronik.

    AGEN BANDARQ TERBESAR

    “Sejauh ini kita belum melihat hal itu,” jelas Febri pada wartawan (24/01).

    Febri menjelaskan ada tiga syarat untuk menjadi justice collaborator yaitu; membongkar atau mengungkapkan sesuatu yang lebih besar, konsisten dengan keterangan, dan niat untuk menjadi justice collaborator, serta mengakui perbuatannya.

    Kepala Pusat Studi Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih, menyebutkan justice collaborator bukan merupakan hak terdakwa tetapi berdasarkan pertimbangan penegak hukum jika dibutuhkan untuk lebih mengungkapkan sebuah kasus.

    “Itu bukan hak terdakwa, seolah-olah ada pengacara yang mengatakan merupakan hak, kalau penegak hukum melihat kasus ini demikian rumit, mereka kesulitan dan tak ada cara lain maka bisa ada justice collaborator,” jelas Yenti.

    Namun, menurut Yenti, penegak hukum harus hati-hati dan benar-benar profesional dalam memberikan status justice collaborator terhadap seorang terdakwa kasus korupsi.

    “Penegak hukum juga harus benar-benar menilai dia punya bukti dalam mengungkap keterlibatan yang lain, mau nggak kerja sama beneran, jangan sampai diakalin, namanya juga menghadapi orang yang terlibat kriminal kita harus hati-hati, jangan sampai terjebak ” ungkap Yenti.

    ‘Justice collaborator bukan untuk pelaku utama’
    Selain itu, syarat pemberian status justice collaborator juga bukan untuk seseorang yang diduga memiliki peran utama dalam suatu kasus, jelas Yenti.

    “Syaratnya harus coorporation (kerjasama) dan kemudian dia tak boleh pelaku utama, dengan tak boleh pelaku utama tentu harapannya dia akan mengungkap pelaku yang kualitas peranannya lebih besar,” jelas Yenti.

    Dia mengatakan pemberian status justice collaborator lebih tepat untuk pelaku yang peranannya tidak terlalu signifikan dalam suatu kasus korupsi.

    “Misalnya dia yang ikut rapat-rapat dan tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut,” jelas dia.

    Meski demikian menurut Yenti, meski seseorang telah memenuhi syarat tersebut belum tentu akan diberikan status justice collaborator.

    “Kalau penegak hukum tidak membutuhkan dan bisa sendiri mengungkapkan kasusnya, ya tidak harus memberikan status jusctice collaborator karena pemberian status justice collaborator memiliki konsekuensi pada keringanan hukuman,” kata Yenti.

    Dia mengingatkan pemberian status justice collaborator pada pelaku utama akan ‘berbahaya’ bagi penegakkan hukum.

    “Kalau justice collaborator sampai diterapkan pada pelaku utama maka bahayanya pada pencegahan kemudian. Orang yang punya ide untuk melakukan korupsi bukan tercegah dengan penegakkan hukum yang ada pada saat ini tapi justru mereka lebih berani, toh nanti dapat justice collaborator,” jelas Yenti yang juga pakar hukum pencucian uang.

    AGEN BANDARQ TERBESAR

    Lalu bagaimana dengan Setya Novanto apakah layak mendapatkan status justice collaborator?

    Yenti mengatakan seharusnya sudah ada gambaran apakah ada yang memilik peranan lebih besar dibandingkan Setya Novanto.

    “Sejak dakwaan pertama kali seharusnya sudah memberikan gambaran konstruksi kasus, aliran dananya ke 37 orang atau lebih. KPK harus jeli dan KPK harusnya sudah memberikan sebuah gambaran, dari maping yang saya rasa itu terlalu lama, harusnya cepat nanti keburu saksi dan bukti jadi sulit,” kata Yenti.

    Setya Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan pebuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2,3 trilliun dalam proyek pengadaan KTP Elektronik pada tahun anggaran 2011-2013. Dia dianggap memiliki pengaruh untuk meloloskan jumlah anggaran KTP Elektronik ketika dibahas diKomisi II DPR RI pada 2011-2012.

    KPK pernah beberapa kali memberikan statusjustice collaborator kepada terdakwa kasus korupsi, mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP Agus Tjondro Prayitno dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu. Agus divonis bersalah namun mendapat pembebasan bersyarat.

    Selain itu terdakwa kasus dugaan korupsi yang mendapat status justice collaborator adalah mantan anggota DPR serta bendahara partai Demokrat Nazarudin dan mantan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti.

    Nazarudin kemudian mengungkap sejumlah nama dalam kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang Jawa Barat, antara lain anggota DPR, Angelina Sondakh, dan mantan Ketua Partai Demokrat, Anas Urbainingrum.

    Dalam kasus korupsi kasus pelabaran jalan di Maluku, Damayanti dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Vonis hakim itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yaitu hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

    bandar sakong online

    Demikianlah Artikel SETYA NOVANTO AJUKAN ‘JUSTICE COLLABORATOR’ KPK SANGAT SENANG.

    Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktu Untuk Membaca Artikel SETYA NOVANTO AJUKAN ‘JUSTICE COLLABORATOR’ KPK SANGAT SENANG. kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

    Anda sekarang membaca artikel SETYA NOVANTO AJUKAN ‘JUSTICE COLLABORATOR’ KPK SANGAT SENANG.
    dengan alamat link http://keponews.net/setya-novanto-ajukan-justice-collaborator-kpk-sangat-senang/

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *